Supriadi, 090510277 MH (2009) ADMINISTRASI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-supriadi-12223-th1410-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-supriadi-11156-th1410-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Dalam administrasi dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penyidik harus mengikuti prosedur yang ketat berdasarkan aturan dalam KUHAP dan SKEP Kabareskrim No. Pol. : SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala eksternal yang paling berat justru muncul dari aspek yuridis berkenaan dengan penerapan asas subsidiaritas sebagaimana yang dianut dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mempengaruhi administrasi penyidikan berupa bolak baliknya perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika sampai di Pengadilan sekalipun, putusan hakim sangat rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. b. Terhadap berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum lingkungan hidup tidak menyurutkan langkah penyidik pada Unit Lingkungan Hidup Sat Pidter Dit Reskrim Polda Jatim, karena penyidik berusaha menerapkan aturan hukum positif lain dalam sistem hukum yang ada, untuk menjerat para pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Strategi yang ditempuh penyidik dalam mengatasi kendala yuridis berupa penerapan asas subsidiaritas adalah bahwa setiap melakukan proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, selain menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyidik juga menerapkan alternatif aturan perundang-udangan lain sesuai kualifikasi pelanggarannya, misalnya menerapkan UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbar Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan aturan hukum lain terkait dalam hukum positif nasional.

Actions (login required)

View Item