MARDA BRAJAN, 030410490/N (2008) EKSISTENSI KLAUSULA JANJI PENGOSONGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-brajanmard-12210-tmk880-k.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-brajanmard-11172-fkm8809.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | Request a copy

Abstract

Klausula janji mengosongkan hak tanggungan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang dibuat saat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana pasal 11 ayat (1) UUHT, untuk pembuatan akta pembebanan hak tanggungan sebagai persyaratan pendaftaran hak tanggungan pada Kantor Pertanahan sesuai dengan pasal 13 UUHT, sehingga terbitlah sertipikat hak tanggunghan. Sertipikat hak tanggungan sebagaimana pasal 14 ayat (2 UUHT di dalamnya ada irah-irah kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan, sehingga dapat dilaksanakan. Oleh karenanya jika ternyata debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya, kreditor berdasarkan sertipikat hak tanggungan dengan kekuatan sendiri untuk menjual lelang barang jaminan. Pemenang lelang telah memegang risalah lelang, namun debitor tidak bersedia mengosongkan obyek lelang, maka dapat meminta bantuan kepada aparat untuk melaksanakan eksekusi tersebut. Meskipun kreditor oleh UUHT diperkenankan menjual sendiri obyek hak tanggungan secara di bawah tangan sebagaimana pasal 20 ayat (2) UUHT, namun dasar hukum yang digunakannya kurang kuat, sehingga kenyataan dalam praktek penjualan lelang hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri jarang dilaksanakan. Kondisi yang demikian dapat terjadi tidak lepas dari dasar hukum yang memperkenankan dilakukannya penjualan di bawah tangan kurang kuat, sehingga enggan untuk mengambil tindakan penjualan dengan kekuasaan sendiri ketika debitor wanpresasi. Hal ini berarti bahwa penjualan obyek hak tanggungan dengan kekuatan kreditor sendiri memungkinkan timbulnya problem terhadap pihak-pihak.

Actions (login required)

View Item