Dewi Kemala Sari, 030810166 (2010) EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-saridewike-12342-tmk381-k.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-saridewike-11229-tmk.381-e.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy

Abstract

Penggunaan Pejabat Umum bagi PPAT sampai saat ini belum diatur dengan Undang-undang dan hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang tingkatannya lebih rendah daripada undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal sebagai Pejabat Umum dan menurut undang-undang sendiri merupakan satu- satunya yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik adalah Notaris. Yang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang dikenal dengan (Reglement op het Notaris ambt- Ordonantie 11 Januari 1860) Staatblad 1860-3, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) secara jelas menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum satu- satunya berwenang membuat akta otentik. Dan sampai saat ini belum ada satupun undang-undang yang mencabut ketentuan tersebut. Sehingga tidak ada satu pejabat lain yang menjabat pejabat umum kecuali yang diberikan pengecualian oleh undang-undang yang menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum. Jika PPAT sampai saat ini eksistensinya masih dipertanyakan keberadaannya dalam sistem hukum kita, dimana hingga sekarang belum ada undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah mengenai PPAT. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah akta PPAT dapat dikatakan sebagai akta otentik bila saja hingga saat ini pengaturannya belum dengan undang-undang. Untuk menjadi akta otentik, maka akta PPAT harus sesuai dengan syarat- syarat atau kriteria akta PPAT sebagai akta otentik. Dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW), secara jelas menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Amien

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 38/10 Sar e
Uncontrolled Keywords:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Dewi Kemala Sari, 030810166 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan, Prof.Dr.,SH.,MS UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Septian Eko Budianto
Date Deposited:	20 Oct 2016 22:24
Last Modified:	20 Oct 2016 22:24
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37684
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item