SYAIFUDDIN ZUHRI, 030710304 (2009) KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-zuhrisyaif-12327-tmk129-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-zuhrisyaif-11266-tmk129-9.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB) | Request a copy

Abstract

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum secara eksplisit telah diatur melalui Pasal 1 angka 1 UUJN. Disamping itu, secara teoritik, Notaris juga memenuhi kualifikasi sebagai profesi. Oleh karena itu dalam diri Notaris menyandang gelar ganda, yakni jabatan sekaligus profesi. Notaris memperoleh kewenangannya secara atribusi, artinya wewenang yang melekat pada Notaris diciptakan dan diberikan sendiri oleh negara melalui media UUJN. Dengan demikian, Notaris merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat umum yang mewakili negara dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, maka pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi ketentuan-ketentuan yang dituntut kepadanya. Ketentuan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa Notaris. Pengawasan ini juga bertujuan mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, telah sesuai dengan yang diamanatkan atau tidak.Pengawasan ditujukan pula guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai dan ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan Tugasnya, Pengawasan terhadap Notaris merupakan kewenangan menteri(Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia. Menteri selaku badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di pusat memperoleh kewenangan pengawasan secara atribusi melalui UUJN. Dalam pelaksanaannya, menteri mendelegasikan kewenangannya dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Konsekwekensinya, Majelis Pengawas Notaris merupakan kepanjangan tangan dari menteri. Namun Majelis Pengawas Notaris bukan Badan/Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU PTUN. Hal ini berkaitan dengan tugas Notaris yang substansinya berada dalam ranah perdata, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris substansinya juga berada dalam ranah perdata bukan pemerintahan. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris meliputi dua item besar pengawasan, yaitu pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam implementasinya menggunakan parameter kode etik, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris menggunakan parameter UUJN.

Actions (login required)

View Item