SHERRA MARENDA SUSATYA, 030710300 N (2009) KEKUATAN MENGIKAT DAN AKIBAT HUKUM PENETAPAN WARIS BAGI GOLONGAN TIONGHOA DI PENGADILAN NEGERI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-susatyashe-12378-tmk140-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-susatyashe-11282-tmk140-9.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 917 B.W. menentukan: “Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan”. Jadi, Pasal 917 B.W. dalam hal ini memberi kebebasan kepada orang yang tidak mempunyai orang tua untuk menghibahkan atau mewasiatkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada orang yang ia sukai, sekalipun yang diberi itu tidak mempunyai hubungan darah. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi berdasarkan Pasal 917 B.W. adalah sebagai berikut: Caroline Gowinda meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1987 di Cirebon dengan meninggalkan surat wasiat dengan akta tertanggal 6-12-1983 Nomor 7 yang dibuat di hadapan M.M. Lomanto, S.H., dan di dalam surat wasiat menyebutkan pemberian hibah wasiat (legaat) kepada Jacob Jatmadi dan mengangkat Theo Oei Thian Hok sebagai satu-satunya yang berhak atas seluruh harta peninggalan Caroline Gowinda.Selanjutnya akta wasiat No.7 Tanggal 6 Desember 1983 itu diakui kebenarannya oleh Go Wim Kosasih yang merupakan salah satu keponakan Caroline Gowinda di dalam dokumen Proses Verbal Komparisi. Tetapi kemudian Wim Kosasih yang merupakan keponakan dari Caroline Gowinda mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blora agar dinyatakan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Caroline Gowinda. Kemudian Pengadilan Negeri Blora mengeluarkan Penetapan Nomor 29/Pdt/1997/P.N. Bla. yang menetapkan bahwa pemohon adalah salah satu dari para ahliwaris almarhum Caroline Gowinda berdasarkan penggantian tempat dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan meninggalnya Caroline Gowinda, maka legitieme portie jatuh kepada orang tuanya namun oleh karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka berdasarkan penggantian tempat legitieme portie tersebut jatuh kepada anak-anak keturunan lurus dari kedua orang tua Caroline Gowinda yaitu saudara-saudara kandung Caroline Gowinda, namun oleh karena semua saudara-saudara kandung Caroline Gowinda meninggal dunia dan yang ada adalah cucu-cucu dari kedua orang tua Caroline Gowinda yang mengganti kedudukan anak-anak dari kedua orang tua Caroline Gowinda, Wim Kosasih adalah salah satu anak dari saudara Caroline Gowinda tersebut.Dalam kasus di atas, surat wasiat yang dibuat oleh Caroline Gowinda kepada Theo Oei Thian Hok telah diketahui oleh pihak ketiga yaitu keponakan dari Caroline Gowinda yang bernama Wim Kosasih. Namun ternyata Wim Kosasih tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blora untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu dari ahliwaris, dan pada kenyataannya Pengadilan Negeri Blora telah mengeluarkan suatu penetapan waris yang mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut dengan menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut adalah salah satu dari ahliwaris. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kekuatan mengikat penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri?; (2) Apakah akibat hukum penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri terhadap pihak ketiga yang telah memiliki hak berdasarkan surat wasiat? Tujuan dari penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan mengikat penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri terhadap pihak ketiga yang telah memiliki hak berdasarkan surat wasiat. Kesimpulan dari penulisan ini adalah (1) Kekuatan mengikat penetapan waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri bagi golongan Tionghoa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang diterbitkannya penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri seperti: Petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c (4), Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/403/88/II/Um.Pu/Pdt. Tanggal 11 Mei 1988; (2) Akibat hukum penetapan waris bagi golongan Tionghoa di Pengadilan Negeri adalah penetapan waris tersebut batal demi hukum dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengeluarkan penetapan waris bagi golongan Tionghoa, akan tetapi yang berwenang membuat keterangan waris bagi golongan Tionghoa adalah Notaris. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Pasal 111 ayat (1) huruf c (4), Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 238/403/88/II/Um.Pu/Pdt. Tanggal 11 Mei 1988.

Actions (login required)

View Item