Fransiska Wiyono Sek, 030810244N (2009) PEMBATALAN SERTIPIKAT GANDA PADA HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-sekfransis-12725-tmk791-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-sekfransis-11492-tmk.791-p.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB) | Request a copy

Abstract

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemilik tanah maka dilakukanlah pendaftaran tanah, tetapi dalam proses pendaftaran tanah ini dapat timbul berbagai masalah salah satu permasalahan yang timbul adalah adanya sengketa mengenai sertipikat ganda. sertipikat ganda ini timbul karena adanya kesalahan prosedur administrasi dalam proses pendaftaran tanah. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan sertipikat ganda pada hak atas tanah, serta perlindungan hukum yang didapatkan bagi pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam kasus sertipikat ganda. Penulisan hukum tesis ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual Approach. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh dua kesimpulan. yang pertama, dalam sengketa sertipikat ganda penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertipikat yang diketahui cacad hukum administratif dalam penerbitannya. Hasil penelitian, disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya. Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan, yang dapat diajukan langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. Kedua, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada kepemilikan tanah, sehingga adanya kepastian hukum hak atas tanah akan memberikan kejelasan tentang Kepastian Subjek, dan Kepastian Objek. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertipikatnya, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau dapat juga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pihak yang sertipikatnya dibatalkan tersebut juga dapat meminta Rehabilitasi atau ganti rugi terhadap pembatalan sertipikatnya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 79/10 Sek p
Uncontrolled Keywords:	Sertipikat; ganda; hak atas tanah
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Fransiska Wiyono Sek, 030810244N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Urip Santoso, SH., MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	17 Oct 2016 04:16
Last Modified:	17 Oct 2016 04:16
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37791
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item