SHERLY FORIS, 030810621 N (2010) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA LARANGAN HUBUNGAN DARAH TERHADAP SUAMI ISTRI SERTA ANAK YANG DILAHIRKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-forissherl-14713-tmk172-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-forissherl-12277-tmk172-0.pdf Restricted to Registered users only Download (721kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan mengenai pembagian harta perkawinan di dalam UU Perkawinan masih simpang siur dan tidak jelas, seperti pada Pasal 37 yang berlaku juga bagi pembatalan menyatakan apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni Hukum agama dan hukum adat masing-masing pihak. Bagaimana jika suami atau istri tersebut memiliki agama dan hukum adat yang berbeda. Maka hukum mana yang mesti dijadikan sebagai acuannya. Oleh karena itu penulis menyipulkan bahwa hukum adat yang dipakai bukanlah hukum adat yang tradisional, tetapi hukum adat yang berlaku sekarang dengan cita-cita pemerintahan yaitu hukum adat pada masyarakat parental, dan pada yurisprudensi Mahkamah agung yang memutuskan: �Pembagian harta bersama menurut hukum yang berlaku sekarang telah terdapat yurisprudensi tetap bahwa pembagiannya adalah masing-masing mendapat setengah dari harta bersama� (putusan MA. No.393 K/Sip/1958). Ketentuan mengenai status dan alimentasi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena hubungan darah tidak ada dalam UU Perkawinan. Undang-undang hanya menyatakan bahwa putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. tetapi tidak menjelaskan status anak tersebut apakan anak sah atau tidak sah dan bagaimana alimentasinya. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh undang undang disini adalah mengenai status hukum anak tersebut sebagai anak sah karena perkawinan kedua orang tuanya semula adalah sah, dan berlaku juga terhadap alimentasi anak yakni anak berhak memperoleh pemenuhan hak-hak terhadap ayah dan ibunya walaupun perkawinan orang tuanya telah dibatalkan. Apabila orang tua tidak menikah secara sah maka status anak sebagai anak sumbang dan hanya berhak memperoleh pemenuhan hak oleh ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ada dispensasi dari presiden yang mana memutuskan anak sumbang ini dapat di akui dalam akta perkawinan ayah dan ibunya, jika perkawinan orang tuanya memperoleh dispensasi dari presiden.

Actions (login required)

View Item