EKSEKUSI HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Repository

EKSEKUSI HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SUTRIYONO, 030943030 (2010) EKSEKUSI HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-sutriyono-18895-th0411-k.pdf
Download (325kB) | Preview

Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-sutriyono-15705-th0411.pdf
Restricted to Registered users only
Download (638kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hukum di suatu Negara adalah diperuntukan untuk melindungi warga Negara dari segala ketidaknyamanan negarnya. Pembangunan nasional yang dilaksnakan bangsa iNdonesia dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan membentuk manusia seutuhnya baik materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalela korupsi yang terjadi diseluruh aspek lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun teleh menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara. Untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi telah ditetapkan pidana penjara yang sangat berat meskipun kurang mempunyai dampak yang signifikan. Disamping pidana penjara yang berat juga dikenakan pidana tambahan pembayaran uang ganti rugi , namun demikian dalam pelaksanaan masih jauh dari harapan kita semua. Hal tersebut membuat penulis tertarik mengambil permasalahan pokok yaitu : Bagaimana pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dikembalikan kepada Negara akibat dari pada Tindak Pidana korupsi. Konsep pembanyaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan negera dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita.. Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sering terjadi kontradiktif sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak overlapping. Sikap penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara korupsi masih jauh dari harapandimana masing masing aparatpenegak hukum dalam bekerja hanya focus pada tugas dan wewenangnya sendiri tanpa melihat tujuan pemidanaan secara keseluruhan, akibatnya tidak eksekusi harta benda dari pelaku korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu optimalisasi aparat penegak hukum dan melakukan kerja sama yang baik antar instansi, aparat penegak hukum dan Negara lain.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TH 04 / 11 Sut e

Uncontrolled Keywords:

TINDAK PIDANA KORUPSI

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K923-968 Torts

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum

Creators:

Creators	NIM
SUTRIYONO, 030943030	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Nur Basuki Minarno, Prof.,Dr.,S.H.,M.Hum	UNSPECIFIED

Depositing User:

Nn Anisa Septiyo Ningtias

Date Deposited:

02 Sep 2016 13:29

Last Modified:

02 Sep 2016 13:29

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37904

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item