AMIR FAUZI, 030810738 M (2010) TANGGUNG GUGAT PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (Suatu Kajian Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-fauziamir-18906-th0711-k.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-fauziamir-15709-th0711.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | Request a copy

Abstract

Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia merupakan pengejawantahan dari dianutnya negara hukum. Tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara diantaranya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang timbul dalam bidang hukum publik sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Keabsahan tindakan pemerintahan adalah meliputi aspek wewenang, substansi dan prosedur. Penggunaan wewenang pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum administrasi bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Penentuan tanggung gugat pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara haruslah dilihat dari cara wewenang itu diperoleh. Apakah melalui atribusi, delegasi atau mandat. Kewenangan menerbitkan keputusan tata usaha negara diberikan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan kepada kepala daerah, yang kemudian sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawahnya. Bentuk pelimpahan wewenang tersebut walaupun sepintas mirip delegasi akan tetapi setelah dilakukan pengujian secara teoritis ternyata substansinya adalah mandat. Pelimpahan wewenang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai delegasi berdasarkan teori dalam konsep hukum administrasi dan pada hakikatnya bentuk pelimpahan wewenang semacam itu harus diklasifikasikan sebagai bentuk mandat dari kepala daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara. Konsekuensinya adalah tanggung gugat pejabat tata usaha negara tetap berada pada mandans dan apabila ada pihak yang akan menggugat keputusan tata usaha negara tersebut di peradilan tata usaha negara maka yang harus didudukkan sebagai tergugat adalah kepala daerah bukanlah kepala satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut sebagai mandataris. Tanggung gugat dan tanggung jawab tata usaha negara tidak hanya terjadi karena adanya kesalahan jabatan (faute de service), tetapi dapat juga terjadi karena adanya kesalahan pribadi (faute personelle). Unsur kesalahan jabatan (faute de service) diperlukan dalam rangka menentukan tanggung gugat pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan untuk menentukan siapa yang harus digugat dalam sengketa tata usaha negara, sedangkan unsur kesalahan pribadi (faute personelle) diperlukan dalam rangka pembebanan tanggung jawab kepada pejabat tata usaha negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berupa pembebanan upaya paksa termasuk pembebanan uang paksa kepada pribadi si pejabat dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara.

Actions (login required)

View Item