AWOR YUDHO, 030810267 N (2010) PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-yudhoawor-18962-tmk091-k.pdf Download (314kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-yudhoawor-15771-tmk0911.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Berbagai macam masalah pertanahan muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan tanah. Salah satu permasalahan itu adalah munculnya rasa ingin memiliki tanah seluas-luasnya, meskipun kadangkala dalam memperoleh tanah tersebut terdapat suatu bentuk penyelundupan hukum. Kepemilikan tanah secara absentee merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, yakni sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Namun, larangan tersebut seringkali diterobos dengan melakukan suatu penyelundupan hukum. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada 2 (dua) permasalahan yang hendak dicari jawabannya, yakni berkaitan dengan bentuk penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah secara absentee, dan akibat penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah secara absentee. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang dalam pelaksanaanya menggunakan 2 (dua)pendekatan masalah, yakni pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah absentee memiliki 2 (dua) bentuk yang sering digunakan yakni dengan menggunakan surat kuasa mutlak atau menggunakan kartu tanda penduduk ganda. Sedangkan akibat dari adanya penyelundupan hukum dalam kepemilikan tanah absentee ini dibagi menjadi 2 (dua) macam tergantung dari bentuk penyelundupan hukumnya. Penyelundupan hukum yang berbentuk penggunaan kuasa mutlak terdiri dari 2 (dua) macam akibat hukum, yakni akibat hukum bagi akta kuasa mutlak yang telah dibuat, dan akibat hukum bagi notaris yang dihadapannya dibuat akta kuasa mutlak, jika akta kuasa mutlak tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik. Sedangkan penyelundupan hukum yang berbentuk penggunaan kartu tanda penduduk ganda atau lebih dari satu terdiri dari 3 (tiga) macam akibat hukum, yakni akibat hukum bagi obyek hak atas tanah yang diperjualbelikan, akibat hukum bagi pembeli yang dengan sengaja membuat kartu tanda penduduk lebih dari satu, dan akibat hukum bagi pejabat pembuat akta tanah yang dihadapannya telah dibuat akta jual beli tanah absentee tersebut. Hal demikian dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 09 / 11 Yud p
Uncontrolled Keywords:	Absentee, Kuasa Mutlak, Kartu Tanda Penduduk Ganda.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM AWOR YUDHO, 030810267 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Hajati, Prof.,Dr.,Hj.,S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2015
Last Modified:	12 Jul 2016 02:21
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37927
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item