FIDYA DINI, 030810707 N (2011) SANKSI BAGI NOTARIS PEMBUAT AKTA PERJANJIAN KAWIN KONTRAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-dinifidya-18974-tmk181-k.pdf Download (303kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-dinifidya-15780-tmk1711.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy |
Abstract
Fenomena kawin kontrak terjadi hampir di setiap daerah, di Indonesia. Padahal tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal itu tentu berbeda dengan tujuan kawin kontrak / nikah mut’ah karena tujuan perkawinannya semata-mata mencari kepuasan seksual bagi pihak laki-laki dan upah bagi pihak perempuan. Kawin kontrak / nikah mut’ah adalah perkawinan yang dilarang dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana seandainya kalau ada Notaris yang membuat akta perjanjian kawin kontrak, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun dalam praktiknya selama ini belum pernah ada Notaris yang membuat akta perjanjian kawin kontrak. Dalam tesis ini penulis melakukan penelitian mengenai sanksi bagi Notaris pembuat akta perjanjian kawin kontrak. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana status perjanjian kawin kontrak menurut UUJN dan bagaimana akibat hukum akta perjanjian kawin kontrak. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademisi sehingga dapat memperkaya ilmu hukum khususnya ilmu hukum kenotariatan.
Actions (login required)
 |
View Item |