RUDY PERKINS P. MARPAUNG, 030810737 M (2011) PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DALAM PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-marpaungru-19644-thb061-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-marpaungru-16408-thb0611.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB) | Request a copy

Abstract

Sampai saat ini belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang khusus (Lex Spesialis) mengatur tentang Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara instansi Pemerintah dan badan swasta, baik mengenai syarat-syarat, prosedur, maupun materi muatan minimal yang harus tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional. Peraturan yang ada hanya bersifat sektoral atau tersebar dalam berbagai bidang. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersial, termasuk oleh Pemerintah. Jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis. Landasan hukum perjanjian ini terutama berdasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, sehingga belum terdapat keseragaman dalam menggunakan format Perjanjian Kerjasama Operasional. Batasan perjanjian kerjasama ini juga masih belum jelas, sehingga norma hukum yang berlaku terutama adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam pengelolaan alat kesehatan didefinisikan sebagai kesepakatan antara RSUD dengan pihak swasta, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik berupa sumber dana, sumber daya dan fasilitas yang dimilikinya. Perjanjian kerjasama antara RSUD dengan pihak swasta ini menganut prinsip pembagian keuntungan dan pembebanan resiko bersama, secara jujur dan adil serta berdasarkan kesepakatan bersama yang ditetapkan dalam perjanjian.

Actions (login required)

View Item