ANGGI LUBERTI PURWITASARI, 030810131 M (2011) KEDUDUKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-purwitasar-19664-thb091-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-purwitasar-16425-thb09-1.pdf Restricted to Registered users only Download (962kB) | Request a copy

Abstract

Persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian. Pelaku usaha menyadari dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi sebaiknya melalui persaingan usaha yang jujur. Diterbitkannya Undang-undang persaingan sebagaicode of conduct yang mengatur tentang persaingan usaha, tindakan apa saja yang dapat dikategorikan pelanggaran persaingan usaha, serta ancaman sanksi administratif dan perdata ternyata belum sepenuhnya membendung perilaku antipersaingan.Perilaku antipersaingan seringkali muncul akibat adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ruang lebih bagi pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sehingga cenderung menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha lainnya, kebijakan yang memfasilitasi terbentuknya perjanjian yang secara eksplisit bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 dan kebijakan yang menimbulkan intervensi terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Terhadap permasalahan ini KPPU sebagai otoritas penegak hukum persaingan sesuai dengan Pasal 35 huruf e UU No. Tahun 1999 melakukan tidakan advokasi berupa saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Saran dan pertimbangan KPPU ditujukan terhadap sumber kebijakan yang meliputi peraturan perundangundangan, draft RUU yang masih dalam proses pembahasan, surat keputusan, surat edaran, dan himbauan yang diterbitkan pemerintah yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Saran dan pertimbangan KPPU terhadap kebijakan pemerintah diantaranya di bidang industri migas terkait dengan pendistribusian elpiji, di bidang stabilisasi harga minyak goreng, dan di bidang industri ritel. Permasalahan yang muncul adalah mengenai kedudukan dan enforcement ability saran dan pertimbangan KPPU terhadap kebijakan pemerintah. Dari sisi istilah, dapat diketahui bahwa saran dan pertimbangan KPPU tidak mengikat pihak yang diberi saran melainkan hanya sebagai masukan sedangkan tindak lanjut terhadap saran dan pertimbangan, diserahkan kembali pada pemerintah apakah akan mengakomodir dengan merubah kebijakan ke arah persaingan yang sehat atau mengabaikannya. Oleh karena itu dipandang perlu mengubah istilah dan dasar hukum saran dan pertimbangan KPPU dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan sehingga saran dan pertimbangan kekuatan hukum. Dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha, pemerintah seharusnya melakukan konsultasi dengan KPPU sehingga kemungkinan terbitnya kebijakan pemerintah yang mendorong perilaku anti persaingan bisa dihindari.

Actions (login required)

View Item