JOHNY MARTHEN LONDONG, 030810575 N (2011) MEKANISME PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN KENDALANYA DI KANTOR WILAYAH PAJAK JATIM SATU SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-londongjoh-19843-tmk351-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-londongjoh-16621-tmk3511.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | Request a copy

Abstract

Pada prinsipnya tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Kendalanya di Kantor Wilayah Pajak Jatim Satu Surabaya, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Pengertian surat paksa itu sendiri telah di atur dalam pasal 1 butir 10 Undang-undang nomor 19 tahun 2000, yaitu surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak), kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarakan penelitian yang dilakukan diketahui Mekanisme Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Wilayah Pajak Jatim Satu Surabaya belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah terdapat tunggakan yang berbeda, Wajib Pajak menolak surat paksa, wajib pajak tidak mau menandatangani berita acara sita, pembuktian barangbarang yang bukan milik Wajib Pajak, usaha wajib pajak pailit, tidak ada objek sitaan, dan tidak ada pembeli/penawar barang yang dilelang dari hasil sitaan pajak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah : tunggakan yang berbeda tidak boleh diperbaiki sendiri oleh jurusita, tetapi dikembalikan lagi kepada kantor pajak. Wajib Pajak menolak surat paksa dilakukan pendekatan secara baik-baik, jika tidak bisa, jurusita dapat meminta bantuan polisi. Wajib Pajak tidak mau menandatangani berita acara sita maka penyitaan tetap dilakukan dengan menganggap bahwa surat sita tetap sah tanpa ada tanda tangan Wajib Pajak. Pembuktian barang-barang yang bukan milik Wajib Pajak harus dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Usaha Wajib Pajak pailit, tidak ada objek sitaan, dan tidak ada pembeli/penawar barang yang dilelang dari basil sitaan pajak. Untuk ketiga masalah ini tidak ada pemecahannya, sehingga akibatnya negara dirugikan karena pajak tidak dapat ditagih.

Actions (login required)

View Item