OKTARIA MIMANDA, 030942056 (2011) KEKUATAN PERSETUJUAN PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (HPL) TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN (HGB). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-mimandaokt-20112-tmk117-k.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-mimandaokt-16861-tmk117-1.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB) | Request a copy

Abstract

Persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan secara eksplisit tidak diatur dalam perundang-undangan, hal tersebut akhirnya melatar belakangi permasalahan apakah persetujuan pemegang Hak Pengelolaan diperlukan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan dan bagaimana kedudukan hukum persetujuan pemegang Hak Pengelolaan terhadap pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan, sehingga dengan permasalahan tersebut metode pendekatan perundang-Undangan (statue approach) dan konsep (conceptual approach) dipakai memecahkan masalah tersebut. Persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada, dasar hukum yang menyebutkan adanya persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan adalah disebut dalam surat edaran menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional 630.1-3433 tertanggal 17 september 1998, surat edaran sendiri dalam tatanan Hukum Administrasi Negara merupakan contoh peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) yang sifatnya tidak memaksa/mengikat. Bahwa peralihan tersebut memerlukan persetujuan tertulis pemegang Hak Pengelolaan, oleh karena dalam hal ada kemungkinan pengalihan Hak Guna Bangunan ketika terjadi eksekusi Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan yang berada diatas Hak Pengelolaan tersebut, maka persetujuan pemegang Hak Pengelolaan terhadap pembebanan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan itu berlaku sebagai persetujuan pengalihannya, karena Hak Tanggungan sendiri memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi �mudah dan pasti�. Akan tetapi, praktiknya tidak demikian, sehingga adanya persetujuan pemegang Hak Pengelolaan diharapkan jika terjadi eksekusi atas hal tersebut tidak menimbulkan sengketa. Selain itu dalam pemberian Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan juga harus memperhatikan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 pada ayat 7 dikarenakan pada hakikatnya Hak Tanggungan sendiri diberikan kepada obyek yang mudah untuk dipindah tangankan. Mengenai kedudukan hukum persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dalam pembebanan Hak Tanggungan atas Hak Guna Bangunan yang termuat dalam surat edaran menteri negara agraria kepala BPN, dimana dalam implementasinya sepanjang peraturan kebijaksanaan (Surat Edaran) tidak melanggar hukum serta dalam batas pengaturan operasional dan tujuan adanya aturan tersebut untuk kemaslahatan warga maka surat edaran dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional bersifat mengikat (instansi yang berada dibawah BPN) dan merupakan petunjuk pelaksana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian antara pemegang Hak Pengelolaan dan pemegang Hak Guna Bangunan wajib diatur klausa mengenai peralihan, penjaminan dan persetujuan dalam penjaminannya agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka sudah seharusnya suatu peraturan yang mengatur hal yang bersifat penting, seyogyanya peraturan tersebut dibuat dalam kapasitas peraturan yang termuat dalam hirarki perundang-undangan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat menciptakan suatu kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item