ANDRI WIDIANTO, 030941011 MH (2011) PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM BAGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH LAUT (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-widiantoan-16979-th1311-ABSTRAK-REVISED.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-widiantoan-16979-th1311.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perhitungan dana alokasi umum berdasarkan PP dana perimbangan salah satunya adalah menggunakan variabel luas wilayah, disamping gaji pegawai negeri sipil daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan produk domestik regional bruto per kapita. Adapun variabel luas wilayah dalam perhitungan dana alokasi umum berdasarkan PP Dana Perimbangan hanya mengacu pada luas wilayah darat dan tidak memperhitungkan luas wilayah laut. Sementara, pengelolaan sumber daya di wilayah laut berdasarkan UU Pemerintahan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah yang tentu akan memiliki konsekuensi beban biaya sangat besar yang mutlak diperlukan oleh daerah. Hal ini mengingat pengelolaan wilayah laut dan sumber dayanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah darat. Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi perhitungan luas wilayah laut sebagai bagian luas wilayah dari komponen dana alokasi umum serta implikasi pengalokasian dana alokasi umum bagi pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, tepatnya lembaga daerah berwenang di bidang penggunaan dana alokasi umum dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Kabupaten Sumenep dipilih menjadi lokasi penelitian mengingat wilayahnya meliputi wilayah darat dan laut yang luas beserta pesisir dan pulau-pulau kecil serta merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya wilayah laut yang melimpah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan variabel luas wilayah dalam perhitungan dana alokasi umum tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang memberikan kewenangan dan pendanaan kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dan penentuan luas wilayah yang tidak memisahkan antara wilayah darat dan laut. Bagi pengelolaan sumber daya di wilayah laut, dana alokasi umum adalah salah satu bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pendanaan guna membiayai kewenangan pemerintah daerah di bidang sumber daya di wilayah laut.

Actions (login required)

View Item