ARIEF SETIAWAN, 030810032 M (2011) KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI SENGKETA PARA PIHAK YANG TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN ARBITRASE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-setiawanar-20272-th1811-k.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-setiawanar-17023-th1811.pdf Restricted to Registered users only Download (766kB) | Request a copy

Abstract

Konsep hukum bahwa pranata arbitrase sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, memiliki kompetensi absolut berada diluar kewenangan pengadilan teryata senantiasa menghadapi batu sandungan. Persoalan yang terkait dengan kewenangan mutlak pranata arbitrase ini, dalam banyak kasus teryata menjadi persoalan tersendiri yang tidak kunjung terselesaikan. Mulai dari kurang difahaminya asas separabilitas, hingga tidak diakui dan diterimanya kompetensi absolut tersebut oleh Pengadilan Negeri, yang membawa konsekuensi hukum pengadilan juga berwenang mengadili perkara atau sengketa yang sudah diserahkan kewenangannya kepada pranata arbitrase. Alih-alih bahwa perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian arbitrase tersebut berakhir, karenanya dianggap berakhir pula perjanjian arbitrase. Hal inilah yang terjadi dalam kasus sengketa antara PT. Tempo dengan PT. Roche Indonesia. Dengan adanya pengakhiran distributorship agreement secara sepihak oleh PT. Roche Indonesia, PT. Tempo berpendapat bahwa berakhir pula seluruh distributorship agreement termasuk perjanjian arbitrase yang mereka sepakati. Artinya badan arbitrase tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dan karenanya PT. Tempo (Penggugat) mengajukan gugatan kepada PT. Roche Indonesia (Tergugat) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendapat yang seperti itu jelas tidak selaras dengan asas separabilitas sebagaimana terimplementasi dalam ketentuan Pasal 10 huruf “h” UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokus perjanjian arbitrase ditujukan pada masalah penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian pokok (wanprestasi). Perjanjian ini bukan perjanjian bersyarat. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada suatu kejadian tertentu dimasa mendatang. Perjanjian Arbitrase tidak menjadi berakhir atau batal akibat berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Justru apabila perjanjian pokok berakhir atau batal maka perjanjian arbitase menjadi satu-satunya perjanjian yang masih ada guna menegakkan kembali hak-hak kreditur atas wanprestasi debitur. Sebagai suatu pranata yang secara absolut berada diluar pengadilan negeri, jelas penyelesaian sengketa yang menjadi kompetensi absolut arbitrase selama hal itu diperjanjikan merupakan kewenangan mutlak badan abitrase. Dalam pengertian dengan adanya perjanjian arbitrase lembaga peradilan tidak berwenang mengadili. UU Arbitrase dalam Pasal 3 secara tegas telah menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam rumusan Pasal 11 UU Arbitrase. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pengadilan secara ex officio wajib menolak dan tidak ikut campur terhadap perkara-perkara yang termasuk wewenang absolut badan arbitrase.

Actions (login required)

View Item