Fungsi Intelejen Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

NYOMAN YUSTISIA PUTRO R, 030941003 M (2011) Fungsi Intelejen Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Lingkup Kebijakan Hukum Pidana. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-nyomanyust-20286-th1911-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-nyomanyust-17037-th1911.pdf
Restricted to Registered users only

Download (755kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini difokuskan pembahasan dua permasalahan yaitu karakteristik penegakan hukum kejahatan terorisme di Indonesia dan kebijakan hukum pidana terkait fungsi intelijen dalam pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia dengan berdasarkan pada penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan statute approach dan conceptual approach. Dengan adanya ketentuan mengenai penggunaan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan, menimbulkan permasalahan hukum, karena dalam disiplin hukum pembuktian terdapat perbedaan antara bukti kejahatan (crime evidence) dengan bukti intelijen (intelligence evidence). Dalam bukti kejahatan (crime evidance) diperlukan fakta hukum, sedangkan dalam bukti intelijen (intelligence evidence) tidak diperlukan fakta hukum. Fungsi intelijen sebagai alat deteksi dini dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme harus dapat dilaksanakan. Akan tetapi tidak adanya undang – undang intelijen negara maupun undang – undang yang integral mengenai operasional lembaga intelijen negara dalam menghadapi kejahatan – kejahatan yang terorganisir menjadikan lembaga intelijen tidak mampu mengatisipasi karena tidak terorganisirnya kekuatan intelijen ataupun jika melakukan operasi tanpa landasan hukum yang pasti. Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan terorisme dengan menggunakan kebijakan penal (penal policy) merupakan langkah yang ditujukan untuk menindak dan memproses secara hukum bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang mempunyai keterbatasan dalam penerapannya, yaitu bersifat repressif bukan preventif.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 19 / 11 Nyo f
Uncontrolled Keywords: Fungsi Intelijen, Terorisme, Kebijakan pidana
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
NYOMAN YUSTISIA PUTRO R, 030941003 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSarwirini, Dr.,S.H.,M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 05:33
Last Modified: 25 Feb 2019 03:23
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38107
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item