DESIMA WARUWU, 030943056 (2011) IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-waruwudesi-20444-th3611-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-waruwudesi-17158-th3611.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB) | Request a copy

Abstract

Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem pajak yang dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan berkurang pada jumlah setoran pajak pada kas negara, apakah dari voluntary compliance wajib pajak ataupun dari tindakan aktif penagihan pajak. Dengan demikian pajak merupakan pendapatan terpenting bagi negara, untuk itu aturan perpajakan di atur begitu detailnya, baik sekarang maupun jaman sebelum dilakukan “ Tax Reform “ dimana ketentuan-ketentuan itu sudah di atur pada UU No. 28 tahun 2007 pasal 36-pasal 43, KUHP pada pasal 209, 242, 253, 263, 322, 369, 372, 387, 388, 415, 416, 417, 419, 441, 425 karena sektor perpajakan ini diharap menyumbang finansial terbesar untuk APBN, dalam realisasinya terjadi kebocoran-kebocoran oleh wajib pajak , aparat pajak maupun pihak ke-3 untuk itu di tuangkan ketentuan pidananya di atur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebenarnya di dalam UU No. 3 tahun 1971 yang diganti dengan UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001. UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan merupakan specialis dari KUHP maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tindak pidana di bidang perpajakan pada pasal 38, 39, 41, 41A, 41B.

Actions (login required)

View Item