OPIN SUSBANDORO, 030942089 N (2011) KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-susbandoro-21169-tmk131-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-susbandoro-17768-tmk131-1.pdf Restricted to Registered users only Download (974kB) | Request a copy

Abstract

Peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha, berkaitan dengan itu meningkat pula kebutuhan dukungan berupa jaminan hukum dibidang pertanahan. Dalam rangka kepastian hukum tersebut diperlukan perangkat peratura Perundang-undangan dan alat penegakannya. Diperlukan seseorang figure yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segelnya memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan mampu membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang, dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh seorang notaris. Salah satu cara untuk memiliki tanah guna pemenuhan keperluan seperti yang dijelaskan di atas adalah melalui proses jual beli. Dalam hal Jual beli tanah sesuai yang diperintahkan oleh PP 24 tahun 1997 dan PP 37 tahun 1998 harus dilakukan dihadapan PPAT. Dalam proses jual beli tanah, berkaitan dengan ada syarat yang belum terpenuhi untuk pembuatan akta jual belinya, biasanya notaris yang merangakap PPAT, akan membuat akta pengikatan jual beli terlebih dahulu diikuti oleh suatu kuasa, kuasa tersebut biasanya dicantumkan klausul “tidak dapat di cabut kembali oleh pemberi kuasanya”, dan kuasa seperti ini disebut dengan kuasa mutlak. Dalam hal klausul kuasa mutlak ini dicantumkan dalam akta pengikatan jual beli, karena tujuannya adalah untuk lebih melindungi kepentingan pembeli dalam hal pembeli sudah membayar tanah tersebut akan tetapi haknya belum terpenuhi. Kuasa Mutlak ini sendiri ada peraturan yang melarang penggunaanya yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan dipertegas lagi dengan PP 24 tahun 1997. Oleh karena itu hal ini tentunya menjadi dilema bagi seorang notaris yang merangkap PPAT di satu sisi harus membuat akta yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada akan tetapi di sisi lain notaris harus membuat akta yang dapat melindungi kepentingan para pihak di masa mendatang akibat dari perbuatan hukum itu.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 131 / 11 Sus k
Uncontrolled Keywords:	Kuasa Mutlak,Peralihan Hak Atas Tanah
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB410 Law reform and policies. Criticism
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM OPIN SUSBANDORO, 030942089 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Hajati, Prof.,Dr.,S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 03:10
Last Modified:	30 Jun 2016 03:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38155
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item