RAHENDRA KELASWARA, 030942113 N (2011) STATUS HAK ATAS TANAH UNTUK FASILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-kelaswarar-21228-tmk139-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-kelaswarar-17829-tmk139-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok keluarga diantara kebutuhan pakaian, makanan dan kesehatan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Fasilitas umum harus disediakan oleh pengembang dalam pembangunan perumahan. Setelah semua fasilitas terpenuhi dalam jangka 1 (satu) tahun pengembang menyerahkan ke Pemerintah Daerah setempat untuk dilanjutkan pengelolaannya. Bagaimana status hak atas tanah yang digunakan fasilitas yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat dan apa akibat hukum dijualnya hak atas tanah fasilitas umum di perumahan yang dilakukan oleh pengembang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah statue approach, conceptual approach dan case study. Berdasarkan analisis ditemukan sering terjadi fasilitas umum tidak segera diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah setempat setelah 1 (satu) tahun atau setelah selesai pembangunan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 12 Permendagri No. 9 Tahun 2009. Dalam hal ini pengembang masih mempunyai kewenangan dalam jangka 1 (satu) tahun untuk menggunakan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Status hak atas tanah sebelum penyerahan yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) dan setelah Penyerahan yang dilakukan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah setempat dan didaftarakan di Kantor Pertanahan, maka hak atas tanahnya berubah menjadi tanah Negara. Pengembang menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah setempat harus ada Berita Acara Serah Penyerahan dan Akta Pelepasan Hak. Setelah penyerahan kepada Pemerintah Daerah setempat, prasara, sarana dan utilitas diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berwenang mengelola dan memelihara. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dalam hal ini hendaknya Pemerintah Daerah setempat memberikan pengawasan yang ketat mengenai kewajiban pengembang menyediakan prasaran, sarana dan utilitas, karena banyakpengembang tidak segera menyerahkan fasilitas umum tersebut kepada Pemerintah Daerah setempat meskipun telah selesai dibangun bahkan pengembang mengalih fungsikan fasilitas umum tersebut. Pemerintah Daerah setempat hendaknya segera memberikan sanksi administrasi kepada pengembang yang tidak segera menyerahkan fasilitas umum.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 139 / 11 Kel s
Uncontrolled Keywords:	Hak atas tanah; Perumahan
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB410 Law reform and policies. Criticism
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM RAHENDRA KELASWARA, 030942113 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji, Dr., S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 02:27
Last Modified:	30 Jun 2016 02:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38171
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item