ROSARI NAWANG SAVITRIE, 030942108 N (2011) SANKSI BAGI NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA AHLI WARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-savitriero-21251-tmk149-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-savitriero-17853-tmk149-1.pdf Restricted to Registered users only Download (979kB) | Request a copy

Abstract

Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum, antara lain dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, Notaris/PPAT dilengkapi dengan kewenangan. Kewenangan tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas Notaris/PPAT adalah untuk menjalankan pelayanan umum di bidang pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup keperdataan. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk mengontrol hasil kerja Notaris/PPAT. Masyarakat dapat menuntut Notaris/PPAT jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat ataupun ada tindakan-tindakan Notaris yang dapat mencederai masyarakat yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imateriil. Notaris/PPAT bukan orang/jabatan yang imun (kebal) dari hukum. Jika ada perbuatan/tindakan Notaris/PPAT yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (perdata, administrasi, pidana, etika), maka Notaris/PPAT yang bersangkutan harus bertanggungjawab.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 149 / 11 Sav s
Uncontrolled Keywords:	Notaris
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM ROSARI NAWANG SAVITRIE, 030942108 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 02:30
Last Modified:	30 Jun 2016 02:30
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38174
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item