Bambang Mulyo Wijonarko, 090610448 MH (2008) PENEGAKAN HUKUM PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM KEGIATAN PASAR MODAL (Studi Akun Pajak Terutang Pada Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-wijonarkob-11144-th040-k.pdf Download (12kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-wijonarkob-10425-th0409.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB) | Request a copy

Abstract

Wajib Pajak untuk mencari, menghimpun, serta memanfaatkan dana masyarakat yang di-pergunakan menambah modal usaha atau membiayai ekspansi bisnisnya, melakukan kegiatan di pasar modal. Kegiatan tersebut meliputi penawaran umum dan perdagangan efek sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan di pasar modal, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pasar modal diantaranya dalam bentuk Perseroan Terba-tas. Sehingga kedudukan Perseroan Terbatas setelah menyelenggarakan kegiatan di pasar modal, berubah menjadi Perseroan Terbuka atau Perseroan Publik. Dimana penawaran umum saham diatur sesuai dengan perundang-undangan pasar modal. Menurut ketentuan perundang-undangan pasar modal dan perundang-undangan Perse-roan Terbatas, memberi kewajibkan kepada Perseroan Terbatas tersebut untuk membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan. Bentuk laporan itu, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, dimaksudkan Laporan Keuangan, yang disusun dan selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan pasar modal. Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik adalah mengenai data keuangan yang ter-jadi dalam periode akuntansi berjalan. Sejalan dengan itu, Laporan Keuangan hasil audit, merupakan kelengkapan untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan kewa-jiban perpajakan yang tertuang dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Jika data keuangan yang tertuang dalam Laporan Keuangan ternyata tidak benar atau palsu dan dapat merugikan pendapatan negara dari sektor pajak akan ditindaklanjuti dengan Peme-riksaan Pajak. Dari Pemeriksaan pajak tersebut, jika ditemukan utang pajak. Maka di-lakukan tindakan penagihan pajak. Sedangkan jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan pajak. Dengan demikian proses penegakan hukum akibat Laporan Keuangan yang tidak benar (palsu) tersebut, sesungguhnya tidak perlu terjadi jika SE. Nomor 03/PJ.44/1994 tentang Tata Cara Pemberian Tax Clearance (Surat Keterangan Fiskal) masih diberlakukan. Adapun tanggungjawab Akuntan Publik terhadap Wajib Pajak yang Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana menurut Aturan Etika tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau melakukan perkataan yang mencemarkan profesi. Dise-babkan anggota IAI sebagai bagian dari Organisasi IAI, dan perbutan mencermankan itu merupakan penghinaan yang melanggar ketentuan pidana. Jika perbuatan itu dilanggar, maka sanksi yang diterapkan adalah pencabutan izin Kantor Akuntan Publik.

Actions (login required)

View Item