MUHAMMAD RIZKI, 090610429 MH (2008) KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN DAERAH PROVINSI TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2009-rizkimuham-10895-th220_0-k.pdf Download (285kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-rizkimuham-10428-th2009.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy

Abstract

Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan (gezag) sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi tersebut. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, harus diperhatikan pengaturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004, yang mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip otonomi bertingkat/berjenjang di mana Pemerintahan Daerah Provinsi ditempatkan pada tingkat/jenjang lebih tinggi dan membawahI Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tingkat/jenjang berikutnya yang Lebih rendah. Apabila dihubungkan dengan hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan, maka terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 dapat diartikan bahwa kekuasaan yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah-daerah Provinsi, dan kekuasaan daerah Provinsi yang diperoleh dari negara tersebut dibagi kepada daerah-daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi tersebut. Penempatan kedudukan daerah Provinsi yang lebih tinggi dari kedudukan daerah Kabupaten/Kota ini mengakibatkan kekuasaan daerah Provinsi meliputi juga daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam kerangka pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka mengatur bidang urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan untuk menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan yang ada pada Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut pada hakikatnya merupakan kekuasaan negara yang dibagi kepada Pemerintahan Daerah Provinsi sehingga seharusnya Peraturan Daerah Provinsi tersebut berlaku pula pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Namun, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh otonomi melalui implementasi desentralisasi dengan penyelenggaraan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan langsung dari Pemerintah Pusat, tidak secara berjenjang melalui Pemerintahan Daerah Provinsi. Hal ini mengakibatkan tidak semua Peraturan Daerah Provinsi dapat diberlakukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi baru dapat diberlakukan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota apabila peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat memerintahkan atau mengatur bahwa Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang suatu materi muatan tertentu mempunyai kekuatan berlaku terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Agar Peraturan Daerah Provinsi dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diliputi oleh Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut maka dalam peraturan perundang-undangan harus diatur suatu mekanisme pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu stakeholder atau pihak yang dikenai dan diliputi Peraturan Daerah Provinsi tersebut, sejak tahap perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Program Legislasi Daerah sampai dengan tahap harmonisasi dan pemantapan rumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Di samping itu, harus diatur mengenai adanya kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah otonom untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar Kabupaten/Kota yang diliputi oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dimaksud, termasuk dalam hal implementasi Peraturan Daerah Provinsi sebagai produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah otonom pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai bentuk negara kesatuan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan hubungan yang sifatnya bertingkat dan berjenjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengimplementasikan otonomi daerah dan desentralisasi antara Pemerintah pada tingkatan/susunan pemerintahan yang paling tinggi, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah otonom untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar Kabupaten/Kota yang diliputi oleh Pemerintahan Daerah Provinsi sangat diperlukan mengingat sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Actions (login required)

View Item