WANTORO, 030610137 N (2008) OVERMACHT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-wantoro-10430-tmk98-8 ABSTRAK.pdf Download (300kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-wantoro-10430-tmk98-8.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) | Request a copy

Abstract

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan Columbia Finance seharusnya dibingkai dengan suatu perjanjian yang jelas, tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak rawan sengketa. Tetapi kenyataannya, kegiatan pembiayaan tersebut hanya dibingkai dengan suatu perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Columbia Finance, bahkan didalam perjanjiannya memuat klausula baku yang bertujuan untuk memberi perlindungan sepihak kepada Columbia Finance dengan mengalihkan tanggung jawab Columbia Finance sebagai pelaku usaha kepada konsumen. Klausula baku yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 angka (6) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, khususnya dalam kalimat “…dan Pihak Kedua (Konsumen) tidak dapat menggunakan alasan-alasan lain atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (overmacht) yang terjadi pada Pihak Kedua untuk menunda pembayaran angsuran tersebut …”. Hal tersebut diatas telah menyimpangi ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena klausula baku pasal 3 angka (6) tersebut diatas mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha (Columbia Finance) kepada konsumen, khususnya tanggung jawab dalam menanggung risiko atas terjadinya overmacht yang memusnahkan objek perjanjian. Sedangkan ditinjau dari prinsip kepatutan, keberlakuan klausula baku tentang overmacht tersebut diatas adalah tidak patut untuk diberlakukan, mengingat tidak adanya itikad baik, yang terlihat dari ketidaksetaraan kedudukan antara Columbia Finance sebagai pelaku usaha dengan Konsumen, dan Columbia Finance sebagai “pihak yang lebih dominan” memanfaatkan hal tersebut untuk membuat klausula baku yang lebih mengutamakan kepentingan dan perlindungan bagi pihaknya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen manakala terjadi overmacht yang memusnahkan barang-barang elektronik sebagai objek perjanjian, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu konsumen dapat menempuh dua alternatif penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Actions (login required)

View Item