ARMAN DITO, 030710285 N (2009) PARATE EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ASBTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-ditoarman-11214-tmk780-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-ditoarman-10467-tmk7809.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB) | Request a copy

Abstract

Syarat keabsahan parate eksekusi obyek jaminan fidusia adalah bilamana debitor atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang – piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitor, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap obyek jaminan fidusia tersebut, oleh karena itu di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat kalimat irah-irah, dimana Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sertifikat jaminan fidusia tersebut sebagai dasar bagi kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek jaminan fidusia adalah kreditor dalam menjual dan atau melakukan lelang terhadap obyek jaminan fidusia, harus terlebih dahulu mengajukan Penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penjualan dan atau lelang terhadap obyek jaminan fidusia, padahal menurut Pasal 15 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah secara jelas mengatur mengenai hak kreditor atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari Pengadilan, akan tetapi di dalam implementasinya kreditor kesulitan menjalankan kekuasaannya sendiri dalam melaksanakan parate eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut, karena debitor sering kali tidak menyerahkan/mempertahankan obyek jaminan. Dengan adanya hal yang demikian, dalam praktek upaya kreditor untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitor adalah dengan menggunakan jasa Debt Collector. Cara eksekusi yang demikian tidak termasuk upaya parate eksekusi karena umumnya debt collector dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan dengan jalan perampasan / pemaksaan yang dalam hal ini tidak diatur dalam ketentuan eksekusi (tata cara parate eksekusi) dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia.

Actions (login required)

View Item