SRI LESTARI NURHAYATI, 030710399 (2009) HAK ATAS TANAH UNTUK INVESTASI BANDARA JUANDA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-nurhayatis-11232-thb140-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-nurhayatis-10479-thb1409.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan hukum pertanahan di Indonesia banyak masih belum sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pemberian kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan UUPA. Selain itu juga banyak peraturan pelaksanan agraria yang tidak sesuai dengan UUPA dan pelaturan pelaksanan saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Dengan dikeluarkannya PP No 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai tidak menyelesaikan masalah hak atas tanah tetapi menimbulkan polemik penguasaan tanah untuk investasi yang merugikan bangsa dan negara. Begitu juga tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dalam tubuh BPN belum berjalan dengan baik. Perolehan hak pakai atas tanah bandara Juanda oleh TNI AL harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah karena belum selaras dengan prinsip-prinsip pertanahan dan investasi. Hak pakai atas tanah Bandara Juanda tidak mengandung prinsip dan asas kepastian hukum dan non diskriminasi. Prinsip asas yang ada dalam UUPA harus menjiwai setiap peraturan pelaksana dan kebijakan BPN. Asas prinsip TRIM’s yang berkaitan dengan hukum pertanahan juga perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang karena negara kita telah meratifikasi perjanjian Uruguay agar kebijakan yang akan dikeluarkan selaras dengan UUPA dan prinsip asas TRIM’s. Upaya hukum dalam sengketa hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. TNI AL dan PT (Persero) Angkasa Pura 1 menggunakan cara non litigasi yaitu dengan melakukan mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah bandara Juanda. Penyelesaiaan hak atas tanah bandara Juanda belum terjadi karena tidak berjalannya pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan BPN sesuai Permen Agraria No 3 Tahun 1999 jo Permendagri No 7 Tahun 1972. Kurang terjadi koordinasi antara masing-masing instansi baik didalam tubuh BPN dan instansi lain seperti departemen perhubungan, departemen keuangan yang memiliki keterkaitan dalam investasi negara terhadap tanah bandara Juanda yang dimasukkan dalam pengertaan modal negara kepada perusahaan. Penyelesaiaan sengketa pertanahan di Indonesia berlatut- larut dan tidak menjamin kepastian hukum untuk investasi.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THB 14 / 09 Nur h
Uncontrolled Keywords:	Hak Atas Tanah ; Bandara
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM SRI LESTARI NURHAYATI, 030710399 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan, Prof.,Dr.,S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 00:13
Last Modified:	30 Jun 2016 00:13
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38252
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item