DJOKO PRIANTORO, 090610456 MH (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK REPRODUKSI BURUH PEREMPUAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-priantorod-11241-th2809-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-priantorod-10484-th2809.pdf Restricted to Registered users only Download (912kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi warga perempuannya yang saat ini masih menjadi kelompok yang termarjinalkan yaitu dengan meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Againts Woman) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menjadi Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 dimana undang-undang tersebut menekankan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan didalam segala bidang dan kegiatan. Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW memandang perlu mengadakan perbaikan dalam peraturan perundang-undanngan terutama menyangkut masalah buruh perempuan sehubungan dengan hak-hak reproduksinya agar selalu konsisten dengan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Againts Woman). Salah satu bentuk perbaikan tersebut adalah dengan dibentuknya Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus yang menyangkut hak-hak reproduksi terdapat pada Pasal 76, 81,82,83. Masalah cuti haid yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1), cuti hamil diatur dalam Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (2), Cuti gugur kandungan diatur dalam Pasal 82 ayat (2), hak menyusui diatur pada Pasal 83 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara umum telah memiliki konsistensi dengan Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Againts Woman), hanya saja pada Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia masih terdapat ayat-ayat yang isinya justru mematahkan atau melemahkan bunyi pasal atau ayat-ayat lainnya sehingga pada akhirnya tidak memiliki arti apa-apa. Ayat tersebut yang dimaksud adalah kalimat yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan ketentuannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ini tentunya memungkinkan perusahaan untuk tidak melaksanakan ketentuan yang diharuskan, apalagi di Indonesia posisi buruh selalu berada pada posisi yang subordinatif dan selalu menjadi pihak yang dikalahkan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 28 / 09 Pri p
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum ; Buruh
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV697-3024 Special classes > HV1442-1448 Women K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM DJOKO PRIANTORO, 090610456 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 00:18
Last Modified:	30 Jun 2016 00:18
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38257
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item