SUWASKITO WIBOWO, 030710370 M (2009) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-wibowosuwa-11246-th3509-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-wibowosuwa-10489-th3509.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB) | Request a copy

Abstract

Pada prinsipnya pengaturan pajak di Kawasan Berikat Pulau Batam adalah untuk membantu perekonomian negara melalui pendapatan negara yang tiap tahunnya selalu menjadi sumber pendapatan negara terbesar. Dengan Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam, dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka dengan pencabutan ini akan membantu pelaksanaan Undang-undang Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun, yang selama ini terhambat karena Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 masih membatasi beberapa komoditas ekspor impor dengan pengenaan pajaknya sedangkan dengan pencabutan Peraturan Pemerintah tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan sangat ditunggu para investor. Seperti diketahui, minat investor asing di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun terhadap industri maritim sangat tinggi. Sebagai contoh, industri pembuatan dan perbaikan kapal. Industri ini diketahui menyerap banyak tenaga kerja. Pada intinya, pembebasan pajak harus berlandaskan pada asas-asas pungutan pajak yang dijadikan dasar oleh negara untuk melakukan pembebasan pengenaan pajak PPn dan PPnBM sebagaimana yang terjadi di kawasan berikat Pulau Batam. Pembebasan pengenaan pajak PPn dan PPnBM di Batam prinsipnya tidak menyalahi prinsip-prinsip dan asas-asas perpajakan. Kebijakan Pemerintah dalam hal pembebasan pengenaan pajak tersebut harus sesuai dengan asas-asas yang ada dan memihak masyarakat dalam artian dapat memberikan keuntungan secara meluas bagi kehidupan masyarakat yang terkena kebijakan pembebasan pengenaan pajak tersebut. Walau demikian ada asas perpajakan yang memberikan dampak kerugian dan keuntungan bagi negara, yakni asas Kesesuaian dengan Tujuan. Sebagai contoh saat Pemerintah membebaskan pengenaan pajak di Pulau Batam maka Pemerintah sesungguhnya akan kehilangan jumlah penerimaan pajak di Pulau Batam, tapi implikasinya dengan pembebasan pajak di Pulau Batam maka banyak investor yang akan menanamkan modal serta membuka usaha di Pulau Batam. Hal ini mengakibatkan jumlah lapangan kerja semakin banyak yang mengakibatkan penurunan jumlah pengangguran di Pulau Batam. Selain itu harga barang-barang yang dibebaskan dari pajak akan mengalami penurunan harga, sehingga akan meningkatkan animo masyarakat untuk membeli. Dengan demikian Pemerintah mempunyai keuntungan yang sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan sumber perekonomian negara yang baru di Pulau Batam.

Actions (login required)

View Item