BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, 090210103 MH (2009) TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN SUATU PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-pakpahanbi-14365-th3310-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-pakpahanbi-12054-th3310.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta tidak dapat menyelesaikan krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia mengakibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami kerugian dan kehancuran oleh karena kondisi keuangan negara yang tidak stabil. Oleh karena itu perlu diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam kegiatan usaha di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perseroan dan kepailitan, yakni : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ; dan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Direksi bertanggung gugat atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT. Direksi dalam suatu Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan permberhentian direksi dilakukan oleh Menteri. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka ia bertanggung gugat secara pribadi, kecuali Direksi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak lalai atau melakukan kesalahan. Mekanisme penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui Gugatan Derivatif (Derivative Action) terhadap Direksi yang bersalah atau lalai yang terlebih dulu dilakukan penunjukan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit melalui Lembaga Actio Pauliana, Lembaga Kepailitan, Perdamaian dalam kepailitan atau Pemberesan Harta Pailit dan Pencabutan Kepailitan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 33 / 10 Pak t
Uncontrolled Keywords:	Pailit;Perseroan Terbatas
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7222 Trust and trustees
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, 090210103 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Y. Sogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	29 Jun 2016 04:43
Last Modified:	29 Jun 2016 04:43
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38308
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item