MATHILDA PRAMESWARI SETYO HESTUNINGTYAS, 090610419 MH (2010) MONOPOLI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-hestuningt-14387-th4410-k.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-hestuningt-12075-th4410.pdf Restricted to Registered users only Download (769kB) | Request a copy

Abstract

Penyediaan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik dikuasai negara dan dalam hal penyediaannya harus terus menerus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Dengan demikian ketersediaan akan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan harga yang terjangkau akan tercapai. Saat ini Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang baru yang menjadi dasar hukum bagi usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Berlakunya undang-undang ketenagalistrikan yang baru ternyata memberikan warna yang baru pula terhadap usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tidak diberlakukannya kembali Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sehingga kedudukan PT PLN (Persero) mengalami perubahan yakni pemberian prioritas pertama (first right of refusal) kepada PT PLN (Persero) sebagai perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Hal ini membuat posisi dan peranan negara dalam perekonomian nasional menjadi sangat dominan. Kewenangan negara dalam mengelola bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan konstitusional. Bidang usaha ketenagalistrikan di Indonesia termasuk dalam industri pada pengertian diatas. Selama bidang usaha ketenagalistrikan tidak dibuka dalam pasar kompetisi maka dengan kewenangan yang dimiliki negara, tidak ada pihak diluar PT PLN (Persero) yang dirugikan atau menjadi bertentangan dengan ketentuan hukum persaingan usaha. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki hak eksklusif dalam hal ini berhak memperoleh prioritas pertama atas penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan.Tiga aspek yang menjadi dasar atas pemberian hak eksklusif bagi PT PLN (Persero) dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis serta aspek ekonomi. Monopoli dimungkinkan dalam hukum persaingan kita, asalkan kegiatannya termasuk atau menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, selain itu tindakan monopoli ini mampu berakibat positif bagi rakyat banyak dan dapat dengan monopoli itu dapat tercapai keadaan yang lebih efisien.

Actions (login required)

View Item