Bambang Budiono, 090810609M (2010) KAJIAN SOSIOLOGIS ATAS IMPELEMENTASI PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI PUTAT JAYA-SURABAYA: DOMINASI ATAU LIBERASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-budionobam-14468-ts0510-k.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-budionobam-12149-ts0510.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian mengenai implementasi Perpolisian Masyarakat ini menyangkut penulusuran terhadap konsep Perpolisian Masyarakat sebagai kebijakan dan strategi Polri untuk merespons perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia. Kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat memuat di dalamnya konsepsi mengenai Perpolisian Masyarakat yang berbeda dengan Perpolisian Militeristik maupun Perpolisian Trasdisional. Perpolisian militeristik lebih mengedepankan cara-cara represif, kekerasan, anti dialog dan anti kritik, serta memperlakukan masyarakat sebagai obyek dari sistem dan aparat keamanan. Perpolisian tradisional lebih menampakkan wajahnya sebagai perpolisian yang reaktif, dalam arti baru bersikap dan bertindak jika ada laporan dari masyarakat. Mengatasi dua ujung ekstrim perpolisian itu, melalui Skep 737/2005, Polri memutuskan Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagai strategi yang dipandang adaptif terhadap perkembangan masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan transparansi. Di dalam Polmas, masyarakat diperlakukan sebagai subyek dan mitra polisi yang setara. Terhadap masyarakat, Polri berjanji untuk memposisikan diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Gambaran perpolisian ideal sebagaimana dikonsepsikan di dalam Polmas tak mudah diwujudkan. Ada banyak model untuk mengimplementasikan Polmas. Akan tetapi model yang paling memerlukan kerja-kerja pengorganisasian adalah melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), atau yang disebut dengan nama lainnya sesuai dengan bahasa setempat atau kesepakatan masyarakat. Penelitian ini melihat, mendeskripsi dan menganalisis pola-pola implementasinya melalui FKPM dan melalui Pokja Community Oriented Policing (Pokja COP) di Kelurahan Putat Jaya-Surabaya. Riset dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan deskripsi perristiwa atau ungkapan-ungkapan persitiwa yang diceritakan oleh para informan. Melalui proses katagorisasi dan pengebangan konsep serta refleksi teoritis, penelitian ini sampai pada penemuan-penemuan penting sebagai berikut : 1. Implementasi Perpolisian Masyarakat melalui FKPM cenderung menghasilkan pola polisi dengan masyarakat yang bersifat penaklukkan. Dalam hal ini polisi yang berposisi superior mendominasi masyarakat warga. Itu terjadi karena rasionalitas instrumental yang berkembang di dalam sistem birokrasi kepolisian diambil alih atau diadopsi para pengurus FKPM yang pada gilirannya berlaku sebagai aparat keamanan dan penarik pajak ilegal kepada mereka yang semestinya diberdayakan. 2. Secara teoritis, fenomena ini dijelaskan melalui teori Habermas sebagai kolonisasi sistem atas dunia kehidupan, atau dalam kacamata Jim Ife, sebagai realisasi dari prinsip "power over" di dalam komunikasi polisi dengan masyarakat, dan antara pengurus FKPM dengan masyarakat. 3. Pengembangan Polmas melalui Pokja COP, sebagaimana ditunjukkan melalui deskripsi pertemuan-pertemuan multi stake holder, lebih membuka ruang publik politik autentik di mana masyarakat berkomunikasi secara egaliter, inklusif dan bebas tekanan. Terbukanya ruang publik politik yang autentik merupakan prasyarat bagi tumbuhnya Dunia Kehidupan, yakni dunia yang ditandai oleh diskursus antar warga di mana tujuan-tujuan ditentukan oleh argumentasi yang lebih baik atau yang terbaik. 4. Pengembangan Perpolisian Masyarakat akan mendekati konsepsi idealnya jika pola-pola komunikasi "power over" antar masyarakat dan antara polisi dengan masyarakat digantikan pola komunikasi "power with", sehingga dunia kehidupan dan ruang publik autentik tetap terpelihara. 5. Untuk mewujudkan Perpolisian Masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat sebagaimana disebutkan tersebut di atas, diperlukan, bukan hanya membangun rintangan-rintangan dan sensor untuk mengatasi kolonisasi sistem, sebagaimana dikatakan Habermas, atau menggeser prinsip power over menjadi power with, tetapi lebih jauh dari itu, diperlukan metode, instrumen dan orangorang yang mampu menjalankan fungsi sebagai fasilitator, serta mampu mempraktekkan metode-metode partisipatif di dalam setiap tahapan perubahan masyarakat dalam kerangka Perpolisian Masyarakat

Actions (login required)

View Item