YUNIAR WINDA LESTARI, 030810696M (2010) PENYIMPANGAN NORMA HUKUM KETENTUAN OUTSOURCING DALAM HUBUNGAN KERJA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-lestariyun-14513-thb121-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-lestariyun-12180-thb1210.pdf Restricted to Registered users only Download (704kB) | Request a copy

Abstract

Outsourcing telah hadir sebagai salah satu solusi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin lebih fokus pada proses produksi utamanya (core business). Namun kegiatan outsourcing hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang perusahaan, bukan kegiatan pokok suatu perusahaan. Namun dengan semakin kompleksnya kebutuhan perusahaan dalam memasuki era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk memenuhi posisi atau jabatan-jabatan yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan secara langsung. Salah satu contohnya adalah pada perusahaan perbankan, yang menggunakan jasa outsourcing untuk memenuhi posisi sebagai teller, administrasi kredit, account officer, dan funding officer. Hadirnya outsourcing ini memang membawa angin segar bagi para pengangguran, sebab lapangan kerja yang ada di Indonesia semakin luas, namun dalam prakteknya perjanjian yang berlangsung antara ketiga pihak ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dalam konstruksi hukum terhadap suatu pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau jasa penunjang yang dapat dioutsourcingkan dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pekerja outsourcing terhadap pelanggaran ketentuan outsourcing. Metode yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan kebenaran secara yuridis mengenai ketentuan outsourcing yang kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia outsourcing. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan melakukan pencarian jawaban atas rumusan masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai sifat dan jenis pekerjaan seperti apa yang dapat dioutsourcingkan. Dalam prakteknya banyak perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Hal ini jelas telah menyimpangi norma hukum ketenagakerjaan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu pekerja outsourcing dapat mengupayakan beberapa upaya hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mengenai ketentuan jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THB 12 / 10 Les p
Uncontrolled Keywords:	Kegiatan Jasa Penunjang, Outsourcing, Upaya Hukumnya.
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:	Creators NIM YUNIAR WINDA LESTARI, 030810696M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	23 Oct 2016 18:51
Last Modified:	23 Oct 2016 18:52
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38363
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item