VERINA YUWONO SETIANTO, 030810600N (2010) PELEPASAN HAK ISTIMEWA PENANGGUNG (BORG) DALAM PERJANJIAN JAMINAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-setiantove-14660-tmk152-k.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-setiantove-12249-tmk152-0.pdf Restricted to Registered users only Download (900kB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan usahanya di bidang penyaluran kredit, bank dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Menghadapi resiko tersebut, Pasal 2 UU Perbankan mengamanatkan suatu prinsip agar pihak perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle). Oleh karena itu pihak bank selaku kreditur untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, maka dikenal suatu prinsip yaitu �The Five C�s Principle� yang terdiri dari character (watak), capacity Kemampuan/kesanggupan), capital (modal), condition of economy (prospek usaha dari calon debitur), dan collateral (jaminan). Berkaitan dengan jaminan maka di dunia perbankan dalam pemberian kredit dikenal dua bentuk perjanjian jaminan yang sering dipraktekkan oleh pihak bank yaitu perjanjian jaminan kebendaan dan perjanjian jaminan perorangan. Namun dalam prakteknya pihak bank lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan dikarenakan jaminan kebendaan merupakan jaminan utama yang melahirkan hak tagih yang bersifat mendahulu sehingga kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Namun ada kalanya perjanjian jaminan kebendaan disertai dengan perjanjian jaminan penanggungan dikarenakan pihak bank selaku kreditur melihat bahwa pemberian kredit tersebut mempunyai resiko yang tinggi dalam pengembalian kredit. Jadi keikutsertaan perjanjian jaminan penanggungan untuk lebih meyakinkan pihak bank selaku kreditur dan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan (lapisan pengaman) kreditur untuk adanya kepastian atas pelunasan uang debitur. BW juga memberikan hak istimewa mengambil pelunasan dari debitur terlebih dahulu kepada penanggung, yang merupakan salah satu wujud perlindungan Undang-Undang terhadap penanggung. Namun Undang-Undang memberikan peluang bagi penanggung secara sukarela melepaskan hak istimewa tersebut (Pasal 1832 angka 1 BW) yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih kuat dan menguntungkan. Dengan pelepasan hak istimewa tersebut dalam Pasal 1831 BW oleh penanggung berarti kreditur dapat langsung meminta, menuntut, dan menggugat penanggung untuk segera memenuhi kewajiban debitur manakala debitur telah cidera janji (wanprestasi).

Actions (login required)

View Item