ASIYANTO, 031141200 (2013) KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-asiyanto-29238-5.abstr-i.pdf Download (155kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-asiyanto-29238-5fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) | Request a copy

Abstract

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang dalam modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan mengikut sertakan pihak-pihak lain atau pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan dan pemberantasannya. Dengan ini pemerintah melakukan penyempurnaan atau regulasi-regulasi terhadap ketentuan hukum, dalam melakukan tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ditujukan kepada substansi hukum yang khususnya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai regulasi untuk tindakan perampasan aset, dengan dilanjutkan pada struktural hukum yang akan membahas tentang mekanisme perampasan aset terhadap subjek hukum, dalam mekanisme perampasan aset terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menyarankan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset dapat segera dibahas dan disyahkan oleh Lembaga Legislatif, sehingga dapat memberikan perluasan kepada penegak hukum dalam melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana.

Actions (login required)

View Item