GILANG RAMADHAN SUHARTO, 031142137 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUWADDI DENGAN AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH PADA BPR SYARIAH YANG DINYATAKAN PAILIT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-suhartogil-29323-7.abstr-k.pdf Download (318kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-suhartogil-29323-7full text.pdf Restricted to Registered users only Download (927kB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada akhir-akhir ini. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu penyebab lembaga - lembaga keuangan syariah menjadi populer. Dengan sistem yang menghindari adanya Riba atau lazimnya dikenal dengan sebutan “bunga”, serta didasari dengan penerapan unsur - unsur Islami dalam setiap kegiatannya, menjadikan lembaga keuangan syariah banyak diminati tidak hanya oleh orang beragama Islam, melainkan juga mereka yang bukan beragama Islam.Permasalahan yang muncul ialah proses likuidasi atas bank syariah tentunya akan berdampak tidak hanya pada organ dalam bank, namun juga pada nasabah-nasabah pada bank tersebut, sampai saat ini, belum ada aturan khusus mengenai tata cara dan prosedur pengembalian dana nasabah bank syariah yang dilakukan oleh LPS, ketentuan penjaminan dan pengembalian dana tersebut disamakan dengan ketentuan pada bank konvensional, sedangkan kita tahu, bahwa ada beberapa hal-hal pokok yang membedakan nasabah bank syariah dengan nasabah bank konvensional. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Normatif, dengan mengedepankan dua permasalahan yaitu terkait bentuk perlindungan hukum bagi nasabah wadi’ah yad dhamanah dengan jumlah titipan yang melebihi jumlah nominal yang dijamin oleh LPS dan yang kedua ialah bentuk tanggung jawab BPR syariah dalam mengembalikan dana tititpan nasabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah wadi’ah yad dhamanah dengan jumlah titipan yang melebihi dana yang dijamin oleh LPS pada BPR syariah yang dilikuidasi, Yaitu : Dana milik nasabah tersebut akan diganti oleh LPS hanya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sisa dana yang belum dikembalikan nantinya akan dibayarkan setelah aset-aset milik bank sudah dijual dan kewajiban-kewajiban yang bersifat preferen telah dibayarkan, sehingga kedudukan nasabah adalah pihak konkuren (tidak didahulukan). Bentuk tanggung jawab dari BPR syariah yang telah dilikuidasi terhadap nasabah wadi’ah yad dhamanah dengan jumlah titipan lebih dari jumlah yang dijamin oleh LPS adalah memenuhi kewajiban pengembalian dana titipan nasabah tersebut dengan jalan menjual aset-aset yang dimilikinya, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang wajib dibayarkan terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajiban pada nasabah (misalnya : gaji pegawai BPR, hak gadai, biaya proses likuidasi, dll), barulah kemudian sisa uang penjualan aset BPR tersebut dibayarkan pada nasabah wadi’ah yad dhamanah. Apabila masih kurang nasabah yang bersangkutan bisa menuntut dan meminta pertanggung jawaban pada pihak yang karena kesalahan dan kelalaiannya menyebabkan BPR menjadi “Bank Gagal”.

Actions (login required)

View Item