PUTRI AJENG NOP ANGGREANI, 071143009 (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF STRATEGI PELANGGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-anggreanip-30879-8.abstr-k.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-anggreanip-30879-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu bentuk layanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan adalah Izin Mendirikan Bangunan. Banyak sekali keterkaitan antara IMB dengan berbagai macam jenis perizinan yang lain. Apabila tidak memiliki IMB maka akan bermasalah pada pengurusan perizinan lainnya, karena IMB menjadi salah satu syarat untuk mendapat berbagai macam jenis perizinan yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Strategi Pelanggan” Teori yang digunakan peneliti adalah teori implementasi Anderson dan teori strategi pelanggan David Osborne dan Peter Plastrik.Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan informasi serta data dokumentasi melalui wawancara dengan Ketua BPMP, Sekertaris BPMP, Kasubid dan Kabid BPMP, Tim Pelaksana Survey Lapangan, staff front office, back office dan pelanggan (pemohon). Sedangkan metode analisis data menggunakan kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan dalam perspektif strategi pelanggan belum optimal karena masalah atau kesulitan yang ada dalam tahap melakukan survey sejauh ini masih sama yakni masih banyaknya penyimpangan luas bangunan, selagi belum di bentuknya Tim Pengawas dan Pengendalian di lapangan dan peraturan tertulis yang mengatur sanksi pelanggaran IMB secara tegas. Peneliti merekomendasikan perlunya disusun sebuah sistem monitoring dan komprehensif yang bisa mengevaluasi jalannya input-process-output-impact dari layanan IMB di BPMP.

Actions (login required)

View Item