RAHMANIA MADYA PUTRI HARDIANI, 031142213 (2013) KEPUTUSAN PERPANJANGAN TERHADAP TANAH HGU YANG DIKUASAI PENDUDUK (Analisis Putusan MA No. 503 K/TUN/2005 tanggal 8 Januari 2008). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-hardianira-31534-5.abstr-k.pdf Download (259kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-hardianira-31534-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak Guna Usaha yang merupakan salah satu Hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu yang memerlukan kejelasan, baik mengenai persyaratan perolehannya, tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan haknya, serta status tanah dan benda-benda yang ada diatasnya sesudah habis jangka waktunya. Didalam permohonan Ijin HGU Sering terjadi permasalahan hukum didalam Pemberian Ijin perpanjangan Hak Guna Usaha akibat Surat Keputusan yang dinilai tidak bersesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau menyalahi Peratutan Perundang-undangan sehingga akibat hukum yang ditimbulkan atas Keputusan tersebut yang dinilai sangat merugikan bagi pemohon HGU tersebut dan menjadi sengketa Tata Usaha Negara antara Pemohon HGU dan Instansi yang mengeluarkan Ijin Perpanjangan HGU serta Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat sekitar lahan HGU. Salah satunya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.503 K/TUN/2005. Pada tesis ini, akan di bahas tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Hak Guna Usaha Usaha pada salah satu Perkebunan Swasta di Kediri Jawa Timur (PT.Perkebunan Sumbersari Petung) oleh Instansi yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), yakni terhadap alasan dengan pencabutan sebagian lahan yang dimintakan ijin perpanjangannya, serta membahas mengenai keputusan TUN yang dikeluarkan instansi yang berwenang apakah telah mengakaji dari segala aspek, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) serta akibat hukum yang ditimbulkan atas Keputusan TUN yang diterbitkan tersebut. Penelitian tesis ini mengggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sehingga permasalahan yang ada di analisis dengan perundangundangan dan konsep yang berkaitan dengan akibat hukum atas keputusan TUN yang diterbitkan bagi Pemohon dalam hal ini juga sebagai pemegang Hak Guna Usaha, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap. Bahwa putusan Mahkamah Agung telah menguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, b. Dalam Pasal 1 disebutkan apabila ada orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi oleh karenanya Pihak yang merasa dirugikan (Penggugat/salah satu pemegang saham PT.Perkebunan Sumbersari Petung) mengajukan Gugatannya ke Pengadilan TUN dan gugatannya dimenangkan hingga tahap kasasi oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat Keputusan TUN berupa SK HGU No.66/HGU/BPN/2000 tersebut terbukti bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf b yakni melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya pada Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya menyatakan batal terhadap Keputusan TUN SK HGU No.66/HGU/BPN/2000 dan mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian HGU atas nama PT.Perkebunan Sumbersari Petung sesuai dengan Gugatan Penggugat yang dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Akibat hukum yang atas Keputusan TUN yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) adalah batal (nietig) untuk itu terhadap Keputusan TUN berupa SK HGU No.66/HGU/BPN/2000 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI seharusnya mengeluarkan Keputusan TUN pengganti yang sesuai dengan amar Putusan Pengadilan TUN. Adapun terhadap Keputusan TUN yang terbit karena didasarkan pada Keputusan TUN SK HGU No.66/HGU/BPN/2000 juga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku. Tanah HGU yang menjadi sengketa juga dalam status quo yakni kembali menjadi tanah negara, bukan menjadi hak penduduk yang mengklaimnya sebagai tanah mereka. Dan yang berhak atas tanah seluas 250 Ha ini adalah PT.Perkebunan Sumbersari Petung sebagai pihak pemohon ijin perpanjangan Hak Guna Usaha dan pemegang ijin hak atas tanah tersebut dan penduduk yang menguasai tanah tersebut tidak mempunyai hak atas tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item