GODLIEF L..P. TIMISELA, 031142101 (2013) KEWENANGAN KEPALA DESA SAMBIK ELEN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGELOLAAN TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-timiselago-31727-4.abstr-k.pdf Download (213kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-timiselago-31727-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | Request a copy

Abstract

Banyak bidang-bidang tanah yang sementara menunggu dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, dibiarkan kosong, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional perlu menetapkan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah kosong dengan menanaminya dengan tanaman pangan. Di Nusa Tenggara Timur banyak bidang tanah milik para pejabat dibiarkan kosong tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, untuk itu dalam upayanya untuk memanfaatkan tanah tersebut, Kepala Desa Sambik Elen berinisiatif membuat Surat Keputusan Pengelolaan Lahan yang dibiarkan tidak terurus termasuk tanah berstatus Gogol. Inisiatif Kepala Desa akan menerbitkan surat tersebut adalah sejalan dengan yang dikehendaki oleh Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998. Tesis ini memfokuskan pada kewenangan kepala desa Sambik Elen Nusa Tenggara Timur dalam penerbitan surat keputusan pengelolaan tanah. Penelitian ini dibatasi bahasannya pada bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah yang kosong berdasarkan Permen Agraria/kepala BPN No. 3 Tahun 1998? Dan apakah Kepala Desa mempunyai wewenang mengeluarkan Surat Keputusan pengelolaan terhadap tanah yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap persiapan yaitu pemberitahuan dan pengumuman serta inventarisasi tanah kosong. Tahap pelaksanaan dengan cara identifikasi, penetapan bidang-bidang tanah, penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah, memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah, menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong, dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong. Setelah dua tahapan dilaksanakan kemudian dilakukan pelaporan oleh Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat. Kepala Desa mempunyai wewenang mengeluarkan Surat Keputusan pengelolaan terhadap tanah yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998, namun pemanfaatannya tersebut harus dengan persetujuan pemegang haknya.

Actions (login required)

View Item