LILYANA PURWANTO, 031214253046 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG MENINGGALKAN TANAHNYA PASCA KERUSUHAN AMBON TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-purwantoli-32340-5.abstr-k.pdf Download (110kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-purwantoli-32340-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang meninggalkan tanahnya pasca kerusuhan di Ambon tahun 1999, dengan memfokuskan pada permasalahannya yaitu status tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca kerusuhan di Ambon mengingat banyaknya tanah ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya tampak seperti tanah yang tidak dipergunakan lagi atau tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya merupakan objek penertiban tanah terlantar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga dapat mengakibatkan status hak atas tanah kembali menjadi tanah negara dan cara memperoleh kembali tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena mengungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bidang tanah di Ambon yang ditinggalkan oleh pemiliknya mengungsi tidak dapat dinyatakan sebagai tanah negara dikarenakan bidang tanah tersebut ada pemiliknya. Status tanah jelas ialah tanah sawah dan pekarangan dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan tidak bertendensi menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga, karena masyarakat setempat ikut menjaga kesuburannya, tanah tetap produktif dan tidak ada perbuatan sengaja tidak menggunakan tanah. Pemilik hak atas tanah tersebut dapat memperoleh kembali tanah yang ditinggalkan karena kerusuhan di Ambon, meskipun ditinggalkan untuk waktu sementara tidak memenuhi kriteria sebagai tanah terlantar. Penguasaan kembali tanah yang ditinggalkan tersebut tidak harus dengan perbuatan hukum mengajukan permohonan hak, melainkan dengan sendirinya hak tanah tersebut tetap melekat pada pemiliknya sebelum ditinggal mengungsi.

Actions (login required)

View Item