IWAN SANDI PANGARSO, 031224153037 (2014) KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD DALAM RANGKA PENGATURAN SUMBER DAYA EKONOMI DAERAH BERDASARKAN PASAL 22D UUD NRI 1945. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-pangarsoiw-32617-9.abstr-k.pdf Download (199kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-pangarsoiw-32617-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kedudukan Dan Fungsi DPD Dalam Rangka Pengaturan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan : otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya; serta, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu DPD dapat ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya; serta, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta, memberikan pertimbangankepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.Jika dikaji lebih mendalam, dapat dijelaskan bahwa kata “dapat” mengajukan pada ayat (1) hanya menempatkan DPD lembaga negara yang membantu DPR dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Kemudian makna kata “ikut” membahas dalam ayat (2) hanya memposisikan DPD lembaga negara yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsi pembahasan RUU. (2) Keberadaan DPD RI sangat strategis dalam keharmonisan relasi pusat dan daerah. Terlebih dengan basis aspirasi yang bersifat regional, keberadaannya dalam kerangka NKRI benar-benar sangat vital, karena dapat memperteguh persatuan kebangsaan. Percepatan pembangunan daerah secara merata demi peningkaran kesejahteraan daerah, adalah tujuan mulia yang diemban DPD RI. Dengan demikian, keberadaan DPD RI mempunyai makna penting dalam perkembangan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Eksistensinya sebagai lembaga perwakilan daerah adalah sebagai penyeimbang dalam sistem parleman dua kamar (bikameral) Indonesia, agar tercipta effective bicameral.

Actions (login required)

View Item