Afriyandi, 031142200 (2013) PEMBATASAN GERAI WARALABA UNTUK MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-afriyandi-32931-4.abstr-i.pdf Download (223kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-afriyandi-32931-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (871kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan bisnis waralaba semakin pesat dan semakin digemari oleh pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia. Usaha jenis ini merupakan usaha yang berpotensi tumbuh cepat dan merupakan peluang bisnis menguntungkan, karena masyarakat sekarang ini mulai mencari yang serba praktis dan serba cepat. Model toko modern dan rumah makan cepat saji adalah contoh bisnis yang sedang digemari oleh pebisnis di Indonesia.. tidak hanya di kota-kota besar, sekarang bisnis ini juga merambah ke kota-kota kecil. Namun , semakin hari bisnis ini semakin tidak terkontrol, yang akhirnya selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Bisnis waralaba berpotensi menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Mayoritas masalah yang ada dalam bisnis ini adalah adanya dominasi kepemilikan, dimana dalam bisnis ini terdapat banyak gerai yang tersebar di kota-kota Indonesia, tetapi semua itu yang memiliki biasanya dikuasai satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Berdasarkan masalah tersebut, dasar ini sebagai ratio legis pembatasan gerai waralaba. Pembatasan gerai waralaba dimana seseorang hanya boleh memiliki gerai waralaba yang sesuai dengan peraturan menteri yang baru dikeluarkan pemerintah. Karena itulah dibuat suatu perangkat hukum untuk mengantisipasi dan mencegah bisnis ini tidak masuk ke persaingan usaha tidak sehat. Dengan lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern dengan aturan kepemilikan gerai waralaba toko modern untuk gerai yang dapat dimiliki dan dikelola sendiri (company owned) maksimal 150 outlet/gerai dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman pembatasan kepemilikan maksimal 250 gerai/outlet yang dapat dimiliki sendiri. Dalam perkembangannya, setelah munculnya kedua peraturan menteri ini, tentunya ada akibat hukum bagi perjanjian waralaba yang sedang berlangsung. Dimana perjanjian-perjanjian waralaba yang sedang berlangsung harus menyesuaikan dengan kedua peraturan menteri ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 57-14 Afr p
Uncontrolled Keywords:	Waralaba, Praktek Monopoli
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business H Social Sciences > HF Commerce > HF5428-5429.6 Retail trade
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Afriyandi, 031142200 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor L. Budi Kagramanto, Prof., Dr., S.H., M.H., M.M UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	2015
Last Modified:	26 Aug 2016 02:50
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38783
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item