YOSVITA PRASETYANINGTYAS, 031214253135 (2014) KEWENANGAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-prasetyani-32937-4.abstr-k.pdf Download (42kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-prasetyani-32937-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul Kewenangan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tesis ini menggunakan tipe theoretical research dengan menggunakan 3 pendekatan masalah. Pendekatan masalah tersebut antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Tesis ini membahas tentang perolehan negara melalui keuangan negara dilakukan melalui berbagai macam cara. Pendapatan negara yang paling besar yakni melalui sektor pajak. Pajak merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian suatu negara. Karena pajak merupakan sektor pemasukan yang sangat tinggi. Apabila negara berhasil memanfaatkan sektor pajak ini maka warga negaranya akan sejahtera. Jadi, sejahtera atau tidak suatu negara bisa diukur dari bagaimana negara dapat memanfaatkan pajak untuk memberikan fasilitas kepada warga negaranya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang. Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak yang salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan dikeluarkannya Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah, maka sumber pendapatan negara melalui pajak bumi bangunan akan dibagi dengan daerah.

Actions (login required)

View Item