ABDUL KODIR, 071214753012 (2014) RELASI SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 2011 JAWA TIMUR (Analisis Teori Strukturasi Mengenai Relasi Sosial Agen - Struktur dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Jawa Timur). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-kodirabdul-32942-10.abst-k.pdf Download (172kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-kodirabdul-32942-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Hal tersebut muncul karena saat ini masyarakat dunia telah sadar bahwasanya adanya proses industrialisasi yang dilakukan oleh korporasi MNC/TNC hingga hari ini masih banyak menimbulkan permasalahan, seperti : perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, konflik dan permasalahan sosial lainya yang segera harus ditangani. Oleh sebab itu masyarakat dunia mendorong korporasi untuk berkontribusi aktif dalam melaksanakan program pembangunan dimana mereka tinggal. Akhirnya negara lah yang memfasilitasi mereka melalui undang-undang yang mengatur tentang CSR itu sendiri. Di Indonesia regulasi mengenai CSR itu sendiri dijelaskan dalam UU PT No 40 tahun 2007, dan bahkan hal tersebut di respon hingga pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Khusus di provinsi Jawa Timur, regulasi mengenai CSR tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi yang terjadi antara agen dan struktur yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Fokus penelitian tersebut dianalisa dengan menggunakan teori strukturasi giddens mengenai dualitas agen – struktur dan juga menggunakan relasi tripartid antara negara, masyarakat dan pasar yang terkait dalam peraturan daerah mengenai CSR sebagai strategi alternatif dalam upaya pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat relasi sosial sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peraturan daerah tersebut merupakan merupakan kompromi politik dalam upaya mengakomodasi kelompok kepentingan yang ada. Dan juga ditemukan bahwasanya aturan tersebut hanya mengatur hubungan antara pihak pemerintah dengan perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak civil society. Adanya peraturan tersebut juga ingin mensinergiskan antara program CSR yang dilakukan perusahaan dengan program pemerintah provinsi daerah sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item