RAHENDRA HAFANDI, 031224153115 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-hafandirah-33232-4.abstr-k.pdf Download (222kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-hafandirah-33232-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB) | Request a copy

Abstract

Semakin pentingnya peran perbankan dalam perekonomian saat ini, nasabah sebagai pengguna produk-produk perbankan sering mendapatkan ketidak puasan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan perbankan yang pada akhirnya nasabah mendapatkan kerugian. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pihak bank serta peraturan perundang undang-undangan yang hanya melindungi pelaku perbankan. Sejak diundangkannya UU PK sebagai tonggak awal perlindungan konsumen, nasabah mendapatkan perlindungan sebagai pengguna produk perbankan yang kemudian diimbangi oleh munculnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan otoritas Bank Indonesia sebagai pengawas LJK. Akan tetapi perlindungan yang didapat oleh nasabah jauh dari apa yang diharapkan. Dengan lahirnya UU OJK berdasarkan amanat dan cita-cita Pasal 34 UU BI. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Sehingga OJK mempunyai peranan yang sangat superior dalam sektor jasa keuangan secara umum dan dalam sektor perbankan secara khusus. Tesis ini memfokuskan pada perlindungan nasabah bank dalam menggunakan produk-produk perbankan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa lahirnya perlidungan hukum bagi nasabah sebagai pengguna produk perbankan adalah lahir karena adanya perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank dan juga karena adanya undang-undang yaitu UU PK yang telah mengatur hak dan kewajiban pihak bank sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen yang selanjutnya diatur juga dalam UU OJK dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai pengguna produk perbankan adalah dengan 2 (dua) cara yaitu di luar pengadilan dan atau melalui pengadilan, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum maupun setelah lahirnya UU OJK. Akan tetapi, keberadaan UU OJK adalah merupakan lex Specialis dari UU PK karena UU OJK berlaku khusus bagi nasabah dibidang LJK. Sehingga perlindungan nasabah sebagai pengguna produk-produk perbankan lebih terlindungi.

Actions (login required)

View Item