EKO CAHYO DEWI OKTORI, 031141113 (2014) KONSTRUKSI HUKUM PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN MENURUT PERMENNAKERTRANS NO. 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-oktoriekoc-33556-3.abstr-i.pdf Download (127kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-oktoriekoc-33556-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No.19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi hanya 5 (lima) pekerjaan yang diperbolehkan dalam pelaksanaan “Labour Supply”atau yang lebih dikenal sebagai Outsourcing tenaga kerja. Pekerjaan yang dimaksud adalah seperti yang tercakup dalam Penjelasan Pasal 66 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security/ satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.” Permasalahan yang dibahas didalam tesis ini adalah mengenai Kontruksi hukum dan akibat hukum pelaksanaan kontrak perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang tidak sesuai dengan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain akan tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Pendekatan yang gunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item