JULI ISNUR, 031214153117 (2014) KONSEP TINDAK PIDANA SUAP DARI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-isnurjuli-33656-3.abstr-k.pdf Download (780kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-isnurjuli-33656-1.fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan delik suap terkandung dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya dalam rangka pemberantasan korupsi. Delik Suap dalam Undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidiketagorikan delik penyuapan aktif dan Pasal 11 dan 12 dikategorikan delik penyuapan pasif. Dalam UNCAC terdapat pasal khusus mengenai delik suap (bribery),khususnya Pasal 15 dan 16.Dalam UNCAC juga mengamanatkan delik suap aktif maupun pasif.Si pemberi maupun si penerima harus dibuat undang-undang yang menerapkan sanksi terhadap delik suap aktif maupun delik suap pasif.

Actions (login required)

View Item