ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA, 031224153016 (2014) TAFSIR KEKHUSUSAN TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA MELALUI SISTEM PERWAKILAN DALAM PEMILUKADA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-wandazulfi-33660-6.abstr-k.pdf Download (254kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-wandazulfi-33660-1.fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini Tafsir Kekhususan Terhadap Pemungutan Suara Melalui Sistem Perwakilan Dalam Pemilukada, Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1).Bahwa pemungutan yang dilakukan melalui sistem perwakilan dalam Pemilu maupun Pemilukada berdasarkan hukum adat atau kebiasaan dan kesepakatan bersama (aklamasi) di Kabupaten Yahukimo (Provinsi Papua) dan Provinsi Bali adalah konstitusional. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pemilukada setelah masuk rezim Pemilu berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip Pemilu maupun Pemilukada tersebut berlaku yang berlaku secara nasional dan dijamin UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis ternyata tidak berlaku di beberapa wilayah, dalam hal ini di Kabupaten Yahukimo (Provinsi Papua) dan Provinsi Bali tidak berarti menyebabkan inkonstitusional karena secara substantif hukum merupakan jiwa bangsa (volkgeist) dari masyarakat adat yang bersangkutan yang tiap-tiap wilayah masyarakat adat berbeda jiwa bangsanya dan itu konstitusional sebagai the living constitution yang berlaku. Hal itu diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur daam undang-undang. (2). Penafsiran konstitusi yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara uji konstitusional undang-undang telah memberikan makna baru bagi pasal-pasal konstitusi dan Perubahan yang terjadi tersebut disebut sebagai perubahan informal melalui penafsiran hakim.

Actions (login required)

View Item