ACHMAD REZZA BAIDHOWI, 031214253054 (2014) ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK SEWA MENYEWA TANAH UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-baidhowiac-33989-5.abstr-i.pdf Download (549kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-baidhowiac-33989-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB) | Request a copy

Abstract

Asas proporsionalitas dalam kontrak sewa menyewa tanah untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station (BTS) dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna spektrum frekuensi radio merupakan suatu upaya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya pada bidang telekomunikasi. Peneliti menganalisa mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak sewa menyewa tanah untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi selular GSM, serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pengguna spektrum frekuensi radio apabila antara para pihak dalam perjanjian penyewaan tanah terjadi sengketa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak sewa-menyewa. Pendekatan konsep (conseptual approach), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep mengenai asas proporsionalitas dalam hukum kontrak. Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif, yaitu dengan mempelajari dan memahami penerapan-penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh para pihak dalam kontrak sewa menyewa tanah untuk pemasangan dan penempatan BTS sistem telekomunikasi selular GSM adalah hubungan kontraktual sewa-menyewa. Pada tiap fasenya, pertama pada fase pra-kontraktual menunjukan bahwa para pihak mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dan pada proses negosiasi terdapat adanya bergaining position dari salah satu pihak dalam menentukan maksud dan tujuan serta isi kontrak yang belum mencerminkan keberhasilan proses negosiasi. Kedua, fase pembentukan kontrak telah mengadopsi asas proporsionalitas dengan adanya pembagian hak dan kewajiban serta klausul untuk melindungi para pihak dari kerugian. Ketiga, fase pelaksanaan kontrak untuk menentuan isi kontrak telah sesuai dengan unsur-unsur kontrak yakni, unsur Esensialia, Naturalia dan Acidentalia, serta adanya pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul di dalam kontrak. Tolok ukur asas proporsionalitas dengan pembagian hak dan kewajiban berjalan dengan baik mulai dari proses negosiasi, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak. Namun belum sepenuhnya fair dikarenakan masih menimbulkan kerugian pada pihak pemilik tanah kaitannya dengan munculnya perjanjian sewa-menyewa infrastruktur tower. Perlindungan hukum bagi pengguna spektrum frekuensi radio secara preventif dengan penambahan klausula pernyataan dan jaminan (misrepresentation and warranties). Secara represif dengan penyelesaian sengketa di pengadilan melalui gugatan wanprestasi kepada pemilik tower jika kesalahan terletak pada pemilik tower dan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada pemilik tanah apabila kesalahan terletak pada pemilik tanah agar tidak membebani para pihak yang tidak bersalah dan mempunyai iktikad baik.

Actions (login required)

View Item