WAHYU ANING WIRYANI, 031214253004 (2014) PEROLEHAN TANAH OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG BERASAL DARI TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-wiryaniwah-34031-4.abstr-k.pdf Download (659kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-wiryaniwah-34031-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pihak perusahaan swasta sering membeli tanah yang dibutuhkan dari pihak lain. Terkadang tanah yang dibutuhkan perusahaan swasta adalah tanah aset Pemerintah Kabupaten/Kota.Berkaitan dengan hal tersebut muncul permasalahan : Apakah Perseroan Terbatas dapat memperoleh tanah aset Pemerintah Daerah melalui jual beli.Bagaimana cara perolehan tanah oleh Perseroan Terbatas atas tanah aset Pemerintah Daerah. Perseroan terbatas tidak dapat memperoleh tanah aset Pemerintah Daerah melalui jual beli. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materiil dan formal jual beli. Secara materiil, Perseroan Terbatas sebagai pembeli tidak berhak menjadi pembeli tanah asset milik Pemerintah Daerah karena Perseroan Terbatas tidak dapat menjadi subyek Hak Milik. Jika syarat materiil tidak terpenuhi, maka otomatis secara formal penjualan tanah aset Pemerintah daerah kepada Perseroan Terbatas juga tidak bisa dilakukan (tidak sah). Sebenarnya tanah-tanah Pemerintah Daerah dalam konstelasi UUPA tidak dapat diperjualbelikan, karena dalam system dan UUPA, Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dapat mempunyai hak-hak tanah privat (keperdataan), dan semua tanah milik Pemerintah Daerah tersebut bersifat publicrechieljk. Cara perolehan tanah oleh perseroan terbatas atas tanah aset Pemerintah Daerah dapat melalui cara Pelepasan hak dan Perjanjian Penggunaan Tanah. Pelepasan hak dilakukan dengan melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dengan tanah yang dikuasainya yaitu dengan pemberian ganti kerugian dari Perseroan Terbatas berdasarkan musyawarah dan dengan cara tukar menukar (ruilslagh/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah. Setelah terjadi pelepasan hak, kemudian diikuti dengan pemberian hak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas. Perjanjian Penggunaan Tanah ini tidak menyebabkan perpindahan hak tanah aset Pemerintah daerah.Perjanjian Penggunaan Tanah dapat berupa : BOT (Build-Operate- Transfer) atau Bangun Guna Serah, BTO (Build-Transfer-Operate) atau Bangun Guna Serah, KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk lainnya. Perjanjian Penggunaan Tanah ini dibuat oleh Notaris, boleh juga dibuat dengan dibawah tangan.

Actions (login required)

View Item